"Data hasil survei SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) tahun 2022 yang difasilitasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 27,6 persen. Berbeda dengan data yang dirilis Pemkab Sumedang, bahwa data Stunting di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 sekitar 8,27 Persen.

Menyikapi hasil survei tersebut Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa Setelah pihaknya mengkomfirmasi ke BKPK, dijelaskan bahwa hasil survei SSGI tahun 2022 tersebut bukan raport atas kinerja intervensi stunting Pemerintah Daerah, tetapi merupakan baseline untuk menetapkan strategi makro intervensi pada tahun 2023.

"Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, angka wasting Kabupaten Sumedang menurun dan merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tentunya menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan gizi buruk di Kabupaten Sumedang". Ujar Bupati pada Senin (6/2/2023) di Ruangan Command Center Sumedang.

Masih kata Bupati, Survei SSGI di Kabupaten Sumedang dilaksanakan pada 579 rumah tangga, 633 balita, 25 kecamatan, dan 66 desa. Proporsi umur balita sampel SSGI sebagian besar adalah balita berumur 24 - 59 bulan (76,31%).

"Balita yang berumur 0 - 23 bulan, yang notabene menunjukan prioritas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), justru hanya 23,69 %. Populasi yang diukur dilakukan dengan metode stratified 2 stage sampling yang diambil random dari blok sensus, bukan sampling purposif per kelompok usia". Jelas Bupati.

Kata Bupati, Menyikapi hasil survei SSGI dimaksud, walaupun hasilnya tidak wajar, Pemda Kabupaten Sumedang menghargainya sebagai umpan balik untuk perbaikan.

"Pemda Kabupaten Sumedang sendiri sudah melakukan pengukuran ulang pada Rumah Tangga Sampel yang mempunyai Balita terhadap 633 Balita (sasaran SSGI) yang dilakukan oleh Nutrisonis Puskesmas dibantu oleh Petugas Lainnya. Diperoleh data Stunted 136 orang dari 633 Balita atau 21,48 %. Dilihat dari hasil validasi tersebut, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan 0,56 % dibanding hasil survei SSGI tahun 2021 sebesar 22 %". Terangnya.

Lanjut Bupati, BKPK memberikan penegasan bahwa, Daerah adalah pihak yang paling memahami bagaimana situasi dan kondisi permasalahan, serta bagaimana penanganan stunting diimplementasikan, termasuk dalam pengukuran data.

"Jika daerah sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar untuk seluruh lokus pengukuran, seperti acuan yaitu SSGI, maka daerah bisa memanfaatkan data e-PPGBM (hasil Bulan Penimbangan Balita) untuk melakukan evaluasi penurunan stunting. Dan Kabupaten Sumedang saat ini termasuk daerah yang sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar". Katanya.

Karena itu pula, Tambah Bupati, dalam melakukan evaluasi dan menentukan strategi penurunan stunting, Pemda Kabupaten Sumedang merujuk pada data e-PPGBM yang terintegrasi dengan platform SIMPATI (by name by adress), bahwa angka stunting Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah 8,27 %. Data tersebut kami pandang valid dan akuntabel karena berdasarkan coverage pengukuran mencapai 97 %, serta dilakukan melalui mekanisme pengukuran yang terstandar berdasarkan 5 standar (pengukur, alat ukur, SOP pengukuran, pelaksanaan pengukuran, dan validasi data).

"Penurunan stunting pada kelompok usia Balita Dibawah Dua Tahun (Baduta) di Kabupaten Sumedang, yang menunjukan upaya penyelamatan 1000 HPK (0 - 23 bulan) untuk cegah stunting cukup optimal, baik terhadap keluarga-keluarga berisiko stunting maupun pada remaja. Kelompok ini mendapatkan akses intervensi yang lebih baik dibanding kelompok usia setelah periode 1000 HPK (24 - 59 bulan). Capaian tahun 2022, untuk kelompok umur 0 - 6 bulan sebesar 2,8 %, 7 - 11 bulan sebesar 3,1 %, serta 12 - 23 bulan sebesar 18,8 %. Jadi kalau dirata-ratakan, untuk kelompok umur 0 - 23 bulan sebesar 8,23 %". Tambahnya.

Bupati menambahkan, Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting di Kabupaten Sumedang relatif teruji, serta mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat tiga tahun berturut- turut (based on evidence). Upaya manajerial 8 aksi konvergensi stunting tersebut dilaksanakan terhadap seluruh desa/kelurahan oleh TPPS kabupaten, kecamatan dan desa. Aktualisasi teknisnya dilakukan melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif oleh lintas pemangku kepentingan. Jadi sangat wajar apabila angka stunting Kabupaten Sumedang tahun 2022 mengalami penurunan, sebagaimana data e-PPGBM di atas.

"Untuk penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Sumedang yang terstruktur, sistemik dan saintifik, dibantu oleh platform digital SIMPATI (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". Ucapnya.

Bupati menjelaskan, dengan platform digital SIMPATI, tersaji data stunting yang lengkap baik di tingkat Posyandu, Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten secara realtime, sehingga memudahkan eksekutif mengambil keputusan dalam menetapkan prioritas kebijakan intervensi dan lokus penurunan Stunting (good data, good decission, good result).

"Sebagai tindak lanjut, upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 akan dilaksanakan secara komprehensif dengan memobilisasi dan mengorkestrasi segenap pemangku kepentingan dan sumber daya (Forkopimda, SKPD, Kecamatan, Fokopimcam, Pemerintah Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas, PKK, Pendamping, Kader Posyandu, Kelembagaan Desa lainnya, Tim Pemdamping, Dunia Usaha, serta Masyarakat). Kejadian weight faltering (berat badan yang Turun/Tetap/Tidak Naik) akan segera diintervensi dengan pemberian makanan tambahan kaya protein hewani, disertai dengan pola asuh, serta intervensi spesifik dan sensitif lainnya sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Di sisi lain pemanfaatan platform digital SIMPATI sebagai alat untuk memetakan dan menganalisis data, serta menentukan rekomendasi penanganan stunting yang tepat, akan terus dioptimalkan". Pungkasnya.

Sumber: [Korsum.id](https://www.korsum.id/tanggapi-hasil-survei-ssgi-bupati-sumedang-survei-ssgi-tahun-2022-bukan-raport-atas-kinerja-intervensi-stunting-pemerintah-daerah/)
"